Putra Wijaya Raih Doktor Teliti Implikasi Kebijakan Pendidikan Gratis

SATU lagi dosen IKIP PGRI Bali meraih gelar Doktor. Dr. Drs. I Made Gede Putra Wijaya, S.H., M.Si. jumat kemarin dinyatakan lulus meraih gelar doctor kajian budaya dalam ujian terbuka yang dipimpin Asdir I Program Doktor Unud Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A. saat itu Gede Putra Wijaya mempertahankan desetasinya berwujud “Kebijakan Pendidikan Gratis dan Implikasinya terhaddap manajjemen Sekolah. Studi Kasus di SMPN 5 Denpasar”.
Istri tercinta dari Dra. Ni Made Juliastri, M.Pd. ini mampu lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ayah tercinta dari Putu Gede Ari nesa Wijaya, S.H. Ni Made Tini Dwijayastri, dan I Nyoman Edi Pramana Wijaya ini menempuh pendidikan S-1 di FKIP Unud, meraih sarjana hukum di Universitas Mahendradatta, meraih S-2 di Kajian Budaya Unud. Putra Wijaya dikenal sebagai seorang aktivis dan banyak menjabat. Di antaranya, Sekertaris Dewan Pendidikan Badung, Wakil Ketua Dekan Pendidikan Kota Denpassar, Kepala SMK PGRI 1 Badung di Latu, dan lain-lain. Dia juga penerima penghargaan Widya Kusuma sebagi tokok pendidikan di Bali.
Diakui sukses ini berkat Bimbingan promotor Prof. nyoman Kutha Ratna, S.U., Kopromotor Prof. Nengah Duija, M.Si. dan Prof. Made Yudana, M.Pd, Anak Kedua pasangan I Nyoman Gede Wirya (alm) dan Ni Wayan Sangri ini mempersembahkan sukses ini untuk keluarga dan dunia pendidikan di Bali. Saat itu Putra Wijaya mendapat selamat dari tokoh Puri Agung Kesiman AAN Kusuma Wardana dan Rektor IKIP PGRI Bali Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum. dan anggota Dewan Pendidikan Denpasar.
Penelitian bermula dari keingintahuannya tentang kebijakan pendidikan gratis yang digaungkan pemerintah. Kebijakan ini mengakibatkan sekolah-sekolah negeri tidak lagi diizinkan memungut biaya operasional sekolah terkecuali sekolah pada katagori RSBI dan SBI. Semenjak dikeluarkan kebijakan Mendiknas ini, sekolah- sekolah negeri tidak lagi memiliki dana operasional yang biasanya diterima sekolah secara rutin dari orang tua siswa setiap bulan untuk mendanai kegiatan operasional sekolah. Akibatnya terjadilah kemandengan terhadap beberapa program sekolah sudah dicanangkan sebelumnya, sebab sekolah-sekolah penerima BOS tidak lagi diizinkan memungut biaya operasional, maupun Biaya investasi pada anak didiknya seperti uang gedung, uang awal tahun maupun biaya-biaya lainnya sementara dana BOS yang dimaksudkan tidak kunjung dikuncurkan.
Hasil penelitiannya menunjukan beberapa alassan yang menyebabkan dikeluarkannya kebijakan pendidikan gratis oleh pemerintah mulai tahun ajaran 2009. Yakni alasan sisiologis, alasan yudiris yang menyatakan bahwa masalah pembiayaan pendidikan tanggung jawab pemerintah, ketiga, alasan politisi yang menyatakan bahwa sesungguhanya di balik kebijakan pendidikan gratis ada sebuah ideologi, yakni kepentingan para pemegang kekuasaan.

(Bali Post ; 2014)

Berikan Komentar