IKIP PGRI Bali Desak Pemprov Angkat Guru Bahasa Bali FPBS Lepas 276 Sarjana

Dekan FPBS IKIP PGRI Bali Dr. I Nengah Arnawa, M.Hum. menyudisiumkan 276 sarjana baru. Dari jumlah itu 86 orang sarjana bidang ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 157 orang ilmu Pendidikan Seni Rupa dan 22 orang Prodi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik.
Lulusan yang meraih prestasi pemuncang masing-masing Yuliana Wulandari (3,71)dari Bahassa Sastra Indonesia, Ni Putu Nirawati (3,90) dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Bali. Di Prodi Seni Rupa diraih Moh. Nanang Kosim(3,60) dan di Sendratasik diraih oleh K.Ratna Kumala Prapita Dewi (3,61). Acara yudisium juga dihadiri Rektor IKIP PGRI Bali Dr. I Made Suarta, SH., M.Hum. beserta wakil rektor, Sekertaris YPLP PT IKIP PGRI Bali Ngurah Oka dan Pembina Drs. Dewa Putu Tengah.
Pembantu Dekan I FPBS Drs. I Nyoman Astawan, M,Hum melaporkan IPK lulusan FPBS tiap tahun mengalami peningkatan Tahun ini 90 persen lulusannya meraih predikat sangat memuaskan dan 10 persen dengan predikat pujian.
Dekan FPBS IKIP PGRI Bali Dr. Nengah Arnawa menegaskan lulusan FPBS IKIP PGRI Bali kali ini menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama harus mampu mengimplementasikan Kurikulum 2013. Mereka harus mampu mengajar secara tematik metodik dan terintegrasi. Mau tak mau guru harus mau berubah belajar soal materi yang lain.
Dia mendesak agar Pemprov Bali, pemkab dan Pemkot mengambil terobosan untuk mengangkat Guru Bahasa bali di daerah sesuai keperluan. Hal ini perlu dilakukan karena tiap rekuitmen CPNS. Guru bahasa Bali sangat spesifik, Nengah Arnawa yang juga tim penyusunan buku bahasa Indonesia untuk Kurikulum 2013 seharusnya menjadi kewajiban bagi pemerintah di daerah. Baik dalam bentuk guru kontrak atau pegawai daerah yang di tanggung lewat APBD.
Paying hokum berupa Pergub No. 20/2013 di nilai belum member keberpihakan kepada guru bahasa Bali. “Harusnya diikuti dengan aplikasi berupa kewajiban mengangkat SDM guru bahasa Bali di daerah. Sebab, selama ini pengajaran bahasa Bali khususnya di SD tak bertuan. Kebanyakan diajarkan oleh guru agama Hindu, sementara pada sertifikasi kelebihan jam mengajar guru agama Hindu tak boleh diisi dengan bahasa Bali.”katanya.
Maka sepanjang tak ada pengangkatan dia yakin guru bahasa Bali tak terisi di SD. Jika diserahkan keguru kelas, kata dia, tak mungkin karena didaktik metodiknya berbeda.
Di sisi lain ia ingin agar MGMP Bahasa Bali segera menyusun buku dan silabus sesuai dengan kompetensi yang dituntut Kurikulum 2013. Selama ini buku yang beredar beragam sehingga memunculkan penafsiran berbeda antarguru.
Rektor IKIP PGRI Bali Dr. I Made Suarta, SH., M.Hum. setuju pemerintah provinsi dan di daerah segera menyelamatkan guru bahasa Bali, dia menilai Pergub No. 20/2013 hanya sebuah dokumen tanpa aplikasinya. Jika dilakukan mulai sekarang, dia khawatir pendukung budaya bali makin hilang. Itu berarti makin mempercepat kehancuran Bali termasuk pariwisata budayanya. Dia setuju semua SD diangkat minimal satu guru bahasa Bali.

(2014; Bali Post)

Berikan Komentar