Bersama OJK, IKIP PGRI Bali Gelar Seminar Nasional Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Seminar OJK IKIP PGRI BALI 2019

Acara Seminar Nasional Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (12/14/2019) yang dibuka oleh Rektor IKIP PGRI Bali, Dr. I Made Suarta, SH., M.Hum. Dalam sambutannya, beliau selaku Rektor IKIP PGRI Bali sangat merasa berterimakasih dengan acara seminar ini. Seminar itu sesuai kebutuhan kekinian akan pemahaman tentang OJK dan literasi keuangan untuk generasi muda “Seminar ini akan mengundang banyak pertanyaan terkait apa itu OJK, fungsi dan kewenangannya seperti apa, juga pemahaman soal Lembaga Jasa Keuangan (LJK) atau bagaimana kredibilitas LJK yang harus kita ketahui,”. Melalui acara ini, beliau berharap semoga acara ini dapat bermanfaat bagi para dosen, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

Dalam pemaparannya I Gusti Agung Rai Wijaya, S.E., M.M  beliau menyampaikan bahwa salah satu tugas dari anggota DPR RI yaitu menyusun Undang-Undang, yang merupakan fungsi legislasi DPR. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan salah satu hasil penyusunan dari DPR sejak tahun 2011. Undang-Undang ini dirancang dengan tujuan agar terjalin mekanisme koordinasi yang efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam system keuangan melalui organisasi tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan sehingga dapat stabilitas system keuangan tercapainya. Dalam mewujudkan fungsi tersebut, OJK membangun dan memelihara hubungan yang sinergi dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hubungan ini bertujuan untuk memudahkan setiap instansi untuk mengakses informasi perbankan yang diperlukan setiap saat, sehingga apabila terjadi permasalahan keuangan seperti krisis moneter, dapat diatasi dengan segera.

Dewi Bunga, S.H., M.H yg sebagai akademisi beliau juga menyampaikan mengenai perencanaan pengeluaran untuk masa depan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu tabungan dan investasi. Melalui tabungan, uang nasabah akan tersimpan dengan aman tetapi memiliki keuntungan yang rendah, sedangkan melalui investasi, resiko yang diterima lebih tinggi tetapi dengan keuntungan yang juga tinggi. Dalam era baru ini, banyak terjadi kasus-kasus terkait keuangan yang dapat merugikan konsumen nasabah seperti, kasus investasi bodong, kasus asuransi, maupun kasus penyadapan uang nasabah.

Pembicara tuan rumah yang juga sebagai dosen yaitu Putu Diah Asrida, S.E., M.Si.,Ak.CA juga memaparkan ada beberapa prinsip pelaksaan edukasi yaitu: inklusif, sistematis dan terukur, kemudahan akses dan kolaborasi. Beliau juga menyebutkan jumlah masyarakat Indonesia yang berinvestasi hanya 0.4% dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara itu negara tetangga sudah lebih MELEK INVESTASI seperti Malaysia yang mencapai 57% dari jumlah penduduk, Thailand sebesar 6%, china sebesar 9%, India 4%. Jadi beliau menyarankan mulai sekarang lakukan financial planning yg baik agar dimasa depan nanti financial bias terpenuhi dengan baik.

Berikan Komentar